Yenny Wahid: Utamakan Dialog Jujur dalam Masalah Papua

The Papua Journal - Yenny Wahid, Direktur Wahid Foundation mengatakan pemangku kepentingan terkait harus mengutamakan dialog jujur dan tidak emosional untuk menyelesaikan berbagai masalah di Tanah Papua.

"Papua ini ibarat anak yang selama ini tidak mendapatkan kasih sayang, dan sekarang ngambek," kata Yenny Wahid di Jakarta, Jumat (10/03).

Baca Juga: Tiket Pesawat Jayapura-Wamena Mahal, Pemerintah Lalai Sejahterakan Rakyat

Kekecewaan masyarakat Papua tersebut, lanjut Yenny Wahid, tidak hanya pada Pemerintah, tetapi juga terhadap orang-orang yang selama ini mendapat mandat di pemerintah di Tanah Papua malah mengecewakan dengan kasus korupsi.

Akibatnya, angka kemiskinan dan stunting di Bumi Cenderawasih masih tinggi. Dengan kata lain, angka atau indikator tentang kesejahteraan sosial paling rendah di Papua.

Dengan beragamnya masalah tersebut, lanjut dia, sudah selayaknya pendekatan keamanan tidak lagi menjadi pilihan utama untuk menyelesaikannya.

Baca Juga: Dinilai Tidak Serius Menangani Isu Kemanusiaan, Mahasiswa Tanyakan Kinerja Ketua DPR Papua

"Pendekatan kemanusiaan harus dikedepankan sehingga hatinya terbuka," ujar putri dari Presiden K.H. Abdurrahman Wahid tersebut.

Menurutnya, dalam menjalankan pendekatan kemanusiaan tersebut, peran tokoh adat, tokoh agama, hingga pengurus gereja harus maksimal. Pasalnya, ketiga elemen masyarakat itu paling memahami apa yang selama ini menjadi persoalan di Tanah Papua.

Meskipun selama ini Pemerintah sudah melibatkan tokoh agama, adat, hingga pihak gereja, Yenny Wahid berpandangan hal itu perlu lebih dimaksimalkan. Jangan sampai kehadiran mereka hanya sebatas simbol saja. Namun, lebih dari itu harus berperan lebih dan bersifat substantif.

Baca Juga: Direktur YPPK Kota Kabupaten Jayapura Lantik 4 Kepala Sekolah

Pada saat kunjungannya ke Papua, terdapat sebuah klinik yang berjarak 15 kilometer dari Kota Jayapura dibangun atas inisiatif seorang tokoh agama. Hal itu dilatarbelakangi tidak adanya layanan kesehatan yang memadai di sekitar daerah itu.

Ke depan, dia berharap hal-hal seperti itu bisa menjadi perhatian lebih dari berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga dari kementerian dan lembaga (pemerintah pusat). (*)