SMI Gelar Aksi Tolak Perpu Cipta Kerja

The Papua Journal - Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menggelar aksi menolak Perpu Cipta Kerja. Aksi demonstrasi ini dilakukan secara nasional yang bertempat di Nol KM, Daerah istimewa Yogyakarta pada Selasa (14/03) siang.

Saat dijumpai oleh The Papua Journal, Umbu, Koordinator lapangan mengatakan bahwa pihaknya melakukan aksi demonstrasi secara nasional penolakan Perpu Cipta Kerja yang di sahkan oleh pemerintah.

Baca Juga: KPK: Masa Penahanan Lukas Enembe Diperpanjang

"Hari ini kami dari serikat mahasiswa Indonesia, secara nasional menggelar aksi demonstrasi penolakan Perpu Cipta Kerja yang di sahkan oleh pemerintah Republik Indonesia," jelas Umbu kepada The Papua Journal.

Beberapa tuntutan mendesak yang disampaikan dalam aksi demonstrasi penolakan Perpu Cipta Kerja yaitu, stop perampasan tanah rakyat, berikan tanah, modal, teknologi dan pengetahuan untuk petani dan nelayan, menuntut negara agar melindungi hak-hak kaum tani dan nelayan, tranparansikan penyusunan RUU Sisdiknas dan libatkan partisipan publik, wujudkan upah layak nasional, berikan lapangan kerja yang layak bagi rakyat, berikan jaminan kepastian kerja bukan JPK dan Wujudkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat yaitu pendidikan, kesehatan ketenagakerjaan dan agraria.

Baca Juga: IPMY Yogyakarta Nyatakan Sikap Terkait Persoalan di Yahukimo

Lanjut Umbu, pihaknya menolak purpu cipta kerja ini karena pihaknya merasa di dalam Perpu Cipta Kerja banyak point kontroversi yang artinya merugikan kelas pekerja buruh petani, nelayan dan di sektor pendidikan.

"Di dalam perpu Cipta Kerja ini tidak menjamin untuk bagaimana mensejahterakan berbagai macam sektor seperti pendidikan tadi buru tani dan nelayan sehingga pada hari ini kita melakukan aksi demonstrasi meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut Perpu Cipta Kerja karena sama sekali tidak mengakomodir kepentingan masyarakat pada umumnya," ungkap Umbu.

Baca Juga: Agus Widiarsana: Layanan Telekomunikasi Telah Normal Lagi

Berangkat dari kondisi masyarakat Indonesia yang terus mengalami penindasan di atas negrinya sendiri maka dari dari itu kesatuan perjuangan rakyat menyatakan sikap polik empat tuntutan umum yaitu, Wujudkan jaminan sosial, demokrasi untuk rakyat, hapus utang luar negeri dan sita harta dan aset para koruptor. (Boby Ahale)