Direktur YPPK Kota Kabupaten Jayapura Lantik 4 Kepala Sekolah

The Papua Journal - Direktur YPPK Kota - Kabupaten Jayapura, Silvester Lobya melantik empat pimpinan sebagai penggerak sekolah Katolik di Kabupaten/Kota Jayapura bertempat di aula SMA YPPK Kotaraja Jayapura, Jumat, (10/03).

Penggerak sekolah dilantik terdiri dari satu PAUD TK, tiga kepala sekolah penggerak. Kepala sekolah baru yang dilantik antara lain: ibu Dra. Chtarina Sri Pratiwi Jektiningsih, Maria Noviyanti Widyastuti, dan Ferdinando Lase.

Baca Juga: Lily Yulianty Farid, Pendiri Makassar International Writers Festival Telah Tiada

“Ada beberapa nama yang baru kami lantik. Ibu Dra. Chtarina Sri Pratiwi Jektiningsih dilantik sebagai Kepala PAUD/TK Kristus Juruselamat Kotaraja. Sedangkan ibu Maria Noviyanti Widyastuti dilantik sebagai Kepala SMP YPPK St.Paulus Abepura dan bapak Ferdinando Lase, S.Kom ditunjuk sebagai Kepala SMA YPPK Taruna Dharma Kotaraja,” kata Lobya seperti tertulis dalam pesan WhatApp kepada jurnalis media ini.

Lobya menegaskan pelantikan ini dilakukan sebagai bagian dari penyegaran tugas kepemimpinan seorang kepala sekolah, tapi juga dilakukan atas dasar tuntutan akan pengelolaan pendidikan di lingkungan YPPK yang lebih baik.

Kata dia, pihaknya tetap memperhatikan dan mengacu pada peraturan yayasan dan pemerintah yang berlaku secara khusus memperhatikan peraturan pemerintan melalui kementerian terkait.

Baca Juga: Enam Tahun Beroperasi Terus Timbulkan Bau Busuk, PT RUM Digugat Warga Sukoharjo

“Kami tetap memperhatikan Kepmendikbud nomor 371 tahun 2021 tentang program sekolah penggerak (PSP) tentang tata cara pergantian Kepala Sekolah penggerak,” imbuhnya.

Masalah-masalah yang sering dialami pihak yayasan

Dalam sambutannya, Lobya mengatakan bahwa sampai pada saat ini pendidikan di Indonesia, termasuk Papua secara umum masih diperhadapkan pada berbagai macam persoalan.

Baca Juga: Tradisi Nyadran di Boyolali Lebih Ramai Dari Lebaran

Ia sebut masalah-masalah yang sering dialami pada belakangan ini antara lain;
“Masalah yang sering kita alami itu seperti perekrutan Guru PPPK yang menimbulkan kontroverersi terkait implementasi kurikulum merdeka belajar yang masih tersendat. Selain itu, program guru penggerak yang masih pro kontra, persebaran guru yang tidak merata, dan kesejahteraan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, dia mengatakan bahwa berbagai persoalan sosial politik yang terjadi di wilayah ini kerap ikut berdampak buruk pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pihaknya.